Samarinda - Humas PT Kaltim. Bertempat di Ruang Sidang I pada hari Selasa, 22 Februari 2022 Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengikuti Sidang Istimewa Laporan Tahunan 2021 yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI secara virtual. Dengan diikuti oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum., dan Para Hakim Tinggi baik Karir maupun Ad Hoc, para Panmud, Kabag, dan Kasubbag, sedangkan untuk yang lainnya mengikuti di ruangan masing-masing. Acara tersebut juga dihadiri oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI.

Dalam pidatonya, Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menyampaikan meskipun masih dalam suasana Pandemi Covid-19 acara Laporan Tahunan 2021 dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh, melakukan tes swab antigen, dan menggunakan atribut kesehatan. Tidak lupa KMA mengucapkan terimakasih atas kehadiran Presiden RI dan Wakil Presiden RI meskipun secara virtual. Meskipun kita semua sedang menjalani kehidupan di tengah wabah Covid-19 kita harus bisa mengambil hikmah nya, dalam setiap musibah pasti ada kesulitan, namun dibalik kesulitan selalu ada peluang. Seperti yang dikatakan oleh Wiston LS Churchill yaitu "Orang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan, sedangkan orang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan" semangat ini melandasi sikap Mahkamah Agung dalam menghadapi tantangan di masa pandemi saat ini yaitu mengambil peluang dari setiap kesulitan untuk berubah secara fundamental. Tema Laporan Tahunan 2021 kali ini adalah Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern, tema ini merupakan estafet dari tema-tema sebelumnya yang mengisyaratkan sebuah tekad, semangat, dan optimisme dari setiap Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya untuk bergerak cepat serta merespon dan beraptasi dengan dinamika perubahan sosial dan perkembangan teknologi saat ini. Peradilan modern adalah proses metamorfosa sebagai akibat dari keniscayaan kemajuan teknologi, percepatan pemberlakuan implementasi peradilan modern dipengaruhi situasi darurat akibat munculnya pandemi Covid-19 yang membatasi pertemuan secara fisik di ruang sidang. Namun hal ini juga mampu mempercepat implementasi cetak biru pembaruan peradilan tahun 2010 - 2035. Migrasi peradilan konvensional ke sistem elektronik berjalan lebih cepat di tengah pandemi, inilah yang disebut hikmah dibalik datangnya musibah. Mahkamah Agung memiliki 910 satuan kerja pengadilan ditambah 13 pengadilan tingkat banding baru tahun 2021. Mahkamah Agung akan terus berjuang agar seluruh satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia khususnya yang ada di pelosok dan pulau terpencil bisa memiliki sarana prasarana IT yang setara dengan pengadilan yang ada di kota besar, sehingga di tahun 2022 diharapkan tidak ada kendala teknis yang dapat menghambat pelayanan peradilan bagi para pencari keadilan dalam proses persidangan elektronik. Berikutnya KMA memaparkan pencapaian mahkamah agung di bidang Perkara dan Kesekretariatan.

Dalam sambutannya Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah sangat mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Mahkamah Agung RI yang telah bekerja keras menciptakan Peradilan Modern untuk mempercepat transformasi hukum di Indonesia. Hal ini menjadi tahapan penting memberikan pelayanan peradilan yang lebih baik bagi masyarakat pencari keadilan, pelayanan yang lebih cepat dan lebih mudah, sederhana dan berbiaya ringan dan profesional dan memastikan rerciptanya penegakan hukum yang berkeadilan. Transformasi juga dilakukan di bidang hukum melalui reformasi struktural, diregulasi dan debirokratisasi dalam menjngkatkan kepastian hukum. Semua itu tidak mungkin bisa dikerjakan sendiri oleh Pemerintah, Pemerintah butuh dukungan penuh oleh seluruh bangsa, dari Lembaga Legislatif dan Lembaga Yudikatif. Pemerintah butuh dukungan dari Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri di seluruh Tanah Air Indonesia. Peran Mahkamah Agung sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia dengan menghasilkan landmark decision yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, para pelaku investor, melindungi aset negara dan aset publik lainnya, serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia hukum yang menciderai rasa keadilan. Kami berharap Mahkamah Agung terus melakukan upaya strategis dalam mengurangi hambatan hukum untuk percepatan pembangunan ekonomi, tetap konsisten dalam memperkuat akses keadilan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas melalui penguatan peraturan, pelayanan dan akses di setiap lini pengadilan.