Senin, 16 Agustus 2021 Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menyaksikan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 secara virtual di Ruang Sidang I Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Acara disaksikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (Bp. Sutoyo, S.H., M.Hum.), Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (Bp. Sujatmiko, S.H., M.H.), seluruh Hakim Tinggi, Panitera (Bp. Drs. Junaedi, S.H., M.H.) dan Sekretaris (Bp. H. Murtaji, S.E., S.H., M.H.). Dalam pidato tersebut Presiden RI menyampaikan bahwa selama pandemi Covid-19 telah menggunakan APBN sebagai kontra siklus, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat yang rentan dan mendorong kelangsungan dunia usaha. Strategi tersebut berhasil di kuartal ke II tahun 2021 mampu bertumbuh sebesar 7,07% dan tingkat inflasi terkendali di angka1,52%. Pemulihan ekonomi juga lebih dimantapkan sebagai penguat pondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal. Produktifitas juga harus ditingkatkan dan dapat meningkat bila kualitas SDM membaik dengan diperkuat oleh kolektifitas yang semakin merata, pembangunan infrastruktur juga dipercepattermasuk infrastruktur digital, energi dan pangan untuk mendorong industri.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0% sampai 5,5%, dan terus berusaha mencapai batas atas yaitu 5,5%. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3%. Rupiah bergerak pada kisaran Rp 14.350,- per US Dollar dan suku bunga surat hutang negara 10 tahun sekitar 6,82%. Harga minyak mentah berkisar 63 US Dollar per barel. Lifting minyak gas dan bumi diperkirakan masing-masing Rp 703.000,- per barel dan Rp 1.036.000,- barel. Pemerintah juga mendukung menurunkan kemiskinan terutama penghapusan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial. Peningkatan pendidikan melingkupi 3 hal yaitu kualitas SDM melalui PAUD dan sekolah penggerak, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan pendidikan vokasi dengan program magang dan teaching industry.

Kebijakan Pemerintah dalam mendukung peningkatan pendidikan yaitu:
1. Program beasiswa
2. Pemajuan kebudayaan
3. Penguatan Perguruan Tinggi kelas dunia
4. Pengembangan research dan inovasi

Pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp 384,8 triliun untuk:
1. Mendukung penguatan penyediaan layanan dasar.
2. Mendukung peningkatan produktifitas.
3. Menyediakan infrastruktur energi yang melihat aspek lingkungan.
4. Pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi komunikasi.

Anggaran transfer ke daerah dan dana desa dianggarkan Rp 770,4 triliun yang difokuskan kepada:
1. Meningkatkan kuakitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan.
2. Melanjutkan kebijakan pengguna DPU untuk peningkatan kualitas infrastruktur daerah.
3. Pembangunan SDM pendidikan.
4. Meningkatkan efektifitas penggunaan DPK dengan penyaluran DAK fisik berbasis kontrak dan non fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome.
5. Prioritas pembangunan dana desa untuk pemulihan ekonomi desa.
Penajaman dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat menjadi 2,25%. Kebijakan Belanja Negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan tahun 2022 yaitu:
1. Tingkat pembangunan terbuka 5,5% - 6,3%
2. Tingkat kemiskinan 8,5% - 9,0%
3. Tingkat ketimpangan kisaran 0,376 - 0,378
4. Indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41 - 73,46
Untuk mencapai sasaran pembangunan diatas diperlukan peningkatan Pendapatan Negara sebesar Rp 1840,7 triliun yang didapat dari:
- Penerimaan Pajak sebesar Rp 1506,9 triliun.
- Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 333,2 triliun.