Samarinda - Humas PT Kaltim. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur kedatangan Komisi III DPR RI pada Hari Rabu, 1 Desember 2021 dalam rangka Kunjungan Kerja untuk membahas RUU Kejaksaan RI. Acara tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (Bp. Sutoyo, S.H., M.Hum.)didamping Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Bp. Dr. Ir. H. Adies Kadir dan Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi III DPR (Bp. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.) beberapa Hakim Tinggi sebagai perumus yaitu Bp. Marolop Simamora, S.H., M.H., Bp. Albertus Usada, S.H., M.Hum., Bp. Djoni Witanto, S.H., M.H., Bp. Sukri Sulumin, S.H., M.H., dan Bp. Pasti Tarigan, S.H., M.H., Hakim Tinggi lainnya sebagai peserta, serta anggota-anggota Komisi III DPR RI. Acara dilaksanakan di Ruang Sidang I Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dalam acara tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (Bp. Sutoyo, S.H., M.Hum.) menyampaikan 9 Poin Rekomendasi/Pertimbangan dalam Rangka Revisi UU Kejaksaan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI yaitu:

1. Penyesuaian Standar Perlindungan terhadap Jaksa dan Keluarganya Rekomendasi

• Jaksa adalah Aparatur penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) oleh karena itu untuk dapat menjalankan tugasnya secara professional (prosecutors are able to perform their professional functions) tanpa ada intimidasi, tekanan, gangguan, perlakuan yang tidak adil, maka perlu diatur tentang keselamatan Jaksa Pribadi dan keluarganya.

• Sedangkan, ketentuan jaksa dilengkapi dengan Senjata Api (Senpi) sepanjang dalam rangka menjalankan tugas penyidikan dalam perkara tindak pidana tertentu maka dapat difasilitasi demi kemanan jaksa ybs.

2. Pengaturan mengenai Intelijen Penegakan Hukum (Intelijen Yustisial) yang disesuaikan dengan UU yang Mengatur Mengenai Intelijen Negara Rekomendasi

• Kemajuan dunia teknologi informasi yang pesat membawa dampak tingkat kejahatan semakin canggih, oleh karenanya perlu deteksi dini terhadap munculnya kejahatan-kejahatan baru (new crimes).

• Dengan demikian tugas Kejaksaan bukan hanya sebagai Penuntut dalam Perkara Pidana (represive), Jaksa juga bertugas melakukan pengawasan (supervision) dan mencegah terjadinya kejahatan (preventive) maka Intelijen penegakan hukum (Intelijen Yustisial) sangat diperlukan.

3. Pengaturan Kewenangan Pengawasan Barang Cetakan dan Multimedia yang Diatur dan Menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 6-13-20/PUU/VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010 REKOMENDASI

• MK (13 Oktober 2010) telah mencabut Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk melarang buku. Pelarangan buku hanya bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan.

• Norma: Penyitaan buku tanpa proses peradilan sama dengan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-sewenang, melanggar konstitusi Pasal 28 E ayat (2), 28 F, dan 28 H Ayat (4) UUD 1945.

• Majelis Hakim MK menilai, kewenangan Jaksa Agung melarang peredaran barang cetakan, buku tanpa melalui proses peradilan adalah pendekatan negara kekuasaan, bukan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

• Ketentuan Kewenangan Pelarangan Barang Cetakan, Buku atau Multimedia tersebut perlu Reformulasi dalam RUU Kejaksaan RI pasca Putusan MK tersebut.

4. Pengaturan Fungsi Jaksa sebagai Advokat General Rekomendasi REKOMENDASI

• Jaksa Agung (JA) memiliki kewenangan Advocaat Generaal. Jaksa Agung dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara kepada Mahkamah Agung dalam hal permohonan Kasasi.

• Pasal 45 ayat (1) UU No. 3/2009 jo. UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa Permohonan Kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara perdata atau tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Peradilan Agama sebagaimana dimaksudkan Pasal 44 ayat (1) huruf a.

• Juga Kewenangannya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) Tertinggi yaitu termasuk namun, tidak terbatas pada pertimbangan kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya dalam pelaksanaan kebijakan politik hukum pidana, termasuk pertimbangan hukum abolisi, amnesti, grasi, dan rehabilitasi 5. Pengaturan Kewenangan Kejaksaan dalam Mediasi Penal dalam Rangka Sistem Peradilan Pidana Tertentu (Integrated Criminal Justice System) REKOMENDASI

• Bahwa pada prinsipnya mediasi penal sebagai upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan ,harus diperhatikan landasan yuridis ,sehingga perlu diatur dalam undang-undang hukum pidana secara utuh dan dijadikan landasan berpijak dalam kerangka system peradilan pidana terpadu untuk mewujudkan restorative justice yang berkeadilan dan dapat diterima oleh kalangan masyarakat luas

• Bahwa mediasi penal dapat dilaksanakan sejak dalam tingkat penyidikan ,penuntutan bahkan sampai di tahap pemeriksaan di Pengadilan, dengan cara : 1. Mempertemukan para pihak pelaku dan korban 2. Adanya kesepakatan Bersama 3. Jika berhasil damai, dilanjutkan dengan pencabutan perkara;

• Namun harus di perinci perkara perkara yang dapat diterapkan mediasi penal; Seperti yang sudah berjalan di Mahkamah agung dengan proses Diversi. Terhadap tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 tahun wajib dilakukan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi dilakukan sejak tahap penyidikan ,penuntutan ,dan pemeriksaan di persidangan ; jika Diversi berhasil maka perkara tidak dilanjutkan ke persidangan ; Juga pada tindak Pidana ringan ,yang kerugian sampai Rp.2.500.000,00 :tidak dilakukan penahanan; 6. Pengaturan Kewenangan Kejaksaan melakukan Penyadapan dalam Rangka Penegakan Hukum Sebagaimana Diatur dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penyelenggaraan Pusat Pemantauan (Monitoring) di Bidang Tindak Pidana REKOMENDASI

• Tugas dan Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan Penyadapan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 30c, sebaiknya dilakukan dengan pengawasan yang sistematis dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

• Mengingat proses Penyadapan merupakan bagian dari pelaksanaan Penyidikan yang berkaitan dengan hak privasi seseorang maka sebaiknya dalam RUU ini perlu dipertegas tentang adanya persetujuan dari Lembaga Yudikatif terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan penyadapan berdasarkan alat-alat bukti permulaan yang cukup atau persetujuan dari lembaga pengawas lainnya. 7. Pengaturan Kewenangan Kejaksaan untuk Mneggunakan Denda Damai dalam Tindak Pidana Ekonomi REKOMENDASI

• Terhadap denda damai ini pada prinsipnya dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat syarat sbb:

1. Tindak pidana ekonomi termasuk kategori pelanggaran bukan kejahatan
2. Pelanggaran hukum pidana yang diancam dengan pidana denda.
3. Juga harus ditetapkan dan di rinci jenis-jenis tindak pidana yang dapat dilakukan denda damai.
4. Pengenaan denda damai diharapkan mampu meningkatkan pemasukan negara dalam bentuk PNBP. 8. Perubahan Syarat menjadi Jaksa Agung dan Penghapusan Ketentuan Larangan Rangkap Jabatan oleh Jaksa Agung REKOMENDASI

• Ketentuan tentang pengangkatan Jaksa Agung masih berpijak pada syarat pengalaman menjadi seorang Jaksa dan menutup kemungkinan adanya pakar hukum lain diluar Kejaksaan untuk menjadi seorang Jaksa Agung.

• Perangkapan jabatan hanya dilarang dalam kedudukan sebagai Direksi suatu Badan Hukum sedangkan perangkapan jabatan diluar kedudukan sebagai direksi dari suatu badan hukum berdasarkan RUU ini masih dimungkinkan. 9. Berkaitan dengan Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Rangka Pemulihan Aset (Pasal 30A RUU Kejaksaan) REKOMENDASI Pengaturan tentang Asset Recovery dalam Tindak Pidana Khusus Korupsi (Tipikor):

• Sesuai fungsi Putusan Pengadilan bersifat dua jalur (double track system), terutama tindak pidana khusus (di luar KUHP) sebagai sistem dua jalur, yaitu Sanksi Pidana (punishment) dan Sanksi Tindakan (treatment) untuk Pemulihan Aset Tipikor. Sistem Pemidanaan dua jalur = Pidana Penjara + Pidana Denda.

• Selain melakukan penindakan dan menuntut para pelakunya, Kejaksaan juga berupaya melakukan penyelamatan dan pengembalian keuangan serta kekayaan Negara melalui asset recovery sebagai wujud pendekatan follow the suspect, follow the money, dan follow the asset.