Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi merupaka hal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah. Reformasi birokrasi merupaka langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Dalam mengakselerasi percepatan pencapaian sasaran hasil tersebut maka instansi pemerintah perlu membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit lainnya. guna melaksanakan hal tersebut terbitlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan instansi pemerintah yang digunakan sebagai pedoman pembangunan Zona Integritas bagi unit-unit kerja pada instansi pemerintah baik di pusat maupun didaerah. Pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melaksanakan Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani. Dalam acara tersebut dilakukan penandatangan Piagam Pencanangan Zona Integritas oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Timur, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Pangdam VI Mulawarman yang diwakili oleh Kasrem 091 ASN, Kapolda Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kabidkum Polda Kalimantan Timur, Kepala Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Timur, Kakanwil Kumham Provinsi Kalimantan Timur, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kabag, Ketua MUI provinsi Kalimantan Timur, Ketua Pembina Forum Kebangsaan Kalimantan Timur. Acara tersebut juga dihadiri oleh para undangan dari Ombudsman perwakilan Kalimantan Timur, para pejabat es. II di provinsi Kalimantan Timur, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, para pejabat Peradilan di tingkat pertama dan banding, dan wartawan media cetak dan elektronik. Adapun agenda pokok yang menjadi fokus perhatian dari acara tersebut adalah pertama, Zona Integritas dilingkungan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur adalah predikat yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada Satuan kerja yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Sumber Daya Manusia, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja.