PEMBUKAAN WORKSHOP PEMAKNAAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (KEPPH) BAGI HAKIM DENGAN MASA KERJA 8 S.D. 15 TAHUN (ANGKATAN XII) Pada Acara Pembukaan Workshop Pemaknaan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8 s.d. 15 Tahun (Angkatan XII) yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial RI bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI pada hari Senin, tanggal 16 April 2018, jam 20.00 Witeng, di Novotel Hotel Balikpapan yang diikuti oleh peserta 4 (empat) Lingkungan Peradilan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Wakil Ketua Pengadilan Kalimantan Timur Bapak Mas Hushendar, S.H., M.H. memberikan sambutan antara lain menyampaikan sebagai berikut. Sambutan diawali dengan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta workshop di “Novotel Hotel” sebagai hotel bintang V yang penuh kenyamanan, sehingga semoga para peserta dalam mengikuti acara ini selama 5 (lima) hari penuh semangat, konsentrasi, berpartisipasi aktif, dan responsif dalam menyerap setiap materi yang diberikan narasumber. Materi workshop yang akan disampaikan terdiri dari 8 (delapan) sesi, yang subtansinya pada pokoknya untuk memperkuat jati diri seorang Hakim sebagai Wakil Tuhan di bumi Indonesia yang memiliki mental, karakter, sikap, dan pendirian yang tangguh serta ilmu dan pengalaman yang unggul sehingga dapat menjaga citra dan bahkan meningkatkan marwah lembaga pengadilan sebagaimana menjadi visi pengadilan untuk mewujudkan “Peradilan Yang Agung”. Tingginya integritas Hakim berkait dengan pelayanan prima, makanya dikatakan “Semakin tinggi integritas maka semakin tinggi kualitas pelayanan dan sebaliknya semakin rendah integritas maka semakin rendah kualitas pelayanan”. Mari tanamkan sikap merasa memiliki, mencitai, dan bangga terhadap lembaga peradilan tempat kita mengabdi serta rasa malu dan menjaga harga diri. Materi workshop cukup relevan dan dibutuhkan yang diharapkan menjadi penawar atas kejadian pada waktu belakangan ini, terakhir di Pengadilan Negeri Tangerang terdapat oknum yang telah melanggar “Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim” serta “Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita” yang telah diproses secara pidana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). juga untuk menjawab tuntutan masyarakat bahwa pengadilan harus selalu hadir, eksis, dan siap menjadi tumpuan pencari keadilan, yaitu yang memenuhi rasa keadilan sesuai harapan pencari keadilan dan masyarakat merupakan salah satu anasir dari terciptanya “pelayanan prima (excellent service)”, yang tentu akan berdampak positif terhadap perbaikan citra dan wibawa lembaga peradilan. Tentunya kepercayaan publik terhadap pengadilan, khususnya pencari keadilan akan semakin meningkat. Tidak dapat dipungkiri hingga saat ini masih terdapat pengaduan pencari keadilan terhadap Hakim di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Memang Hakim juga manusia, dan manusia tempatnya salah dan lupa (alinsanu mahallul khathaa), namun tidak boleh disalah-salahkan dan dilupa-lupakan untuk tujuan tertentu. Jepang terkenal dengan “Harakirinya” yaitu bunuh diri dengan sebilah pedang untuk menebus kesalahannya dan Kode Etik Bushido : kesungguhan, keberaniaan, kebijakan, penghargaan, kejujuran, dan kehormatan. Tidak bermaksud supaya kita melakukan harakiri, tetapi marilah kita konsisten melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Ri Nomor : 047/KMA/SK/V/2008, Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 untuk berperilaku : adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Dengan terbatasnya kemampuan dan waktu, tidaklah mungkin memberikan seluruh bekal pengetahuan bagi para peserta. Sekalipun pelaksanaan workshop ini efektifnya berlangsung selama 4 (empat) hari, tetapi diharapkan apa yang diperoleh selama pertemuan berlangsung, meresap di hati, dapat memicu dan membangkitkan pembaharuan jiwa dan semangat berintegritas tinggi dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan khusus dalam pelaksanaan kinerja. Jadilah seorang panutan yang termasyur dan terhormat (Clarum et venara bile nomen) sehingga mengubah pola pikir (mindset) dan cara kerja agar penjadi penegak hukum yang “berprestasi” : bersih, profesional, tanpa korupsi. Dengan terselenggaranya acara ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak terkait, terkhusus kepada Komisi Yudisial RI yang selama ini telah bekerja sama secara baik dengan Mahkamah Agung RI dalam memberikan pembekalan berbagai disiplin ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga bagi aparatur pengadilan untuk pelaksanaan tugas. Selamat mengikuti workshop, semoga para peserta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa diberikan kesehatan sehingga bapak-ibu sekalian dapat mengikutinya dengan penuh hikmat, semangat, dan berpartisipasi aktif.